Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan Kamis, (6/3/2025).
Kunker tersebut dalam rangka mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan agar memperketat regulasi pembatasan kendaraan besar yang melintas di jalan bypass Batulicin – Banjarbaru.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin dan Ketua Komisi III, Andi Asdar Wijaya, menegaskan jalan alternatif bukan untuk truk tronton dan angkutan logistik besar
“Jika hal ini diabaikan maka dikhawatirkan Infrastruktur yang seharusnya menjadi solusi mobilitas kini justru terancam rusak parah akibat dilewati kendaraan berat,” kata Hasanuddin
Andi Asdar menambahkan, dengan medan jalan alternatif yang berliku dan banyak tanjakan, sangat rawan rusak jika dilewati kendaraan berat.
“Kami meminta jalur ini dibatasi hanya untuk kendaraan kecil atau roda empat saja,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mengkritisi minimnya fasilitas penerangan dan rambu lalu lintas di jalur tersebut. Mereka mendesak pemasangan lebih banyak Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya dan pengaturan ulang jarak antar penerangan agar lebih efisien.
Saat ini jarak antar PJU sekitar 25 meter, pihak DPRD Tanbu mengusulkan diperpanjang jadi 50 meter agar lebih hemat energi tetapi tetap efektif menerangi jalan.
Persoalan lain yang mencuat adalah kemacetan dan potensi kecelakaan di Simpang Empat Sari Gadung, Pal 6 Kodeko.
Dikesempatan yang sama, anggota Komisi III, Said Ismail, meminta pemasangan lampu lalu lintas tambahan untuk mengatasi masalah ini.
“Kami melihat kawasan ini butuh lampu merah tambahan untuk mencegah kecelakaan dan kemacetan yang makin parah,” ujarnya.
Ia berharap regulasi ketat dan penambahan fasilitas jalan yang memadai akan menjadi solusi untuk memastikan jalan alternatif Batulicin-Banjarbaru tetap aman dan tidak rusak sebelum waktunya.
