Pulang Pisau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan rapat paripurna ke IV masa persidangan I tahun sidang 2024 diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Setempat, Senin (1/4/2024).
Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i didampingi Wakil Ketua I H. Ahmad Fadli Rahman, Wakil Ketua II Sentot Siswanto, dihadiri Pj Bupati Pulang Pisau Hj. Nunu Andriani, sejumlah Anggota DPRD Pulang Pisau, Kelapa OPD Lingkup Pemkab.
Rapat Paripurna ke IV masa persidangan 1 tahun sidang 2024 tersebut mengagendakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah TA 2023.
Pada point sambutannya Pj. Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau atas peran dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini sehingga program dan kegiatan yang menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat berjalan lancar dan sukses.
Nunu menyebutkan, berdasarkan bentuk tanggungjawab kepala daerah setiap tahunnya yang merupakan amanah dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomer 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dijelaskan Nunu, kebijakan pembangunan difokuskan pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 7 urusan pilihan serta 6 urusan pemerintahan fungsi penunjang
”Dengan diperolehnya opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan WTP tersebut adalah yang ke – 8 yang di peroleh,” terang pj bupati
Pj bupati mengemukakan, hal itu terukur dengan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau sebesar 71,62 persen jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 71,05 persen. (RA)
