SUMATERA BARAT – PT Pertamina Patra Niaga mencatat sebanyak 31 SPBU di Sumatera Barat mendapat pembinaan maupun sanksi atas berbagai ketidaksesuaian dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Penindakan dilakukan setelah pengawasan melalui program Subsidi Tepat menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi.
Di Kabupaten Pesisir Selatan, hasil pengawasan Pertamina di salah satu SPBU menemukan pengisian kepada kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan, serta transaksi menggunakan QR Code secara berulang.
Atas temuan tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melakukan pembinaan dan memberikan sanksi kepada pengelola SPBU sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Setiap temuan kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan, pembinaan, maupun sanksi sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan tidak ada praktik yang tidak sesuai yang pada akhirnya mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima BBM Subsidi,” ujar Kitty, Sabtu (5/9/2026).
Selain penindakan, Pertamina juga melakukan penguatan tata kelola SPBU. Pada 2026, dua SPBU di Sumatera Barat telah menjalani Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina Retail, sementara satu SPBU lainnya masih dalam proses.
Salah satu KSO tersebut merupakan tindak lanjut hasil pengawasan. Secara keseluruhan, terdapat enam SPBU di Sumatera Barat yang telah dilakukan KSO.
“Penindakan bukan menjadi akhir dari proses. Kami juga melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola agar standar operasional, kepatuhan, dan kualitas pelayanan SPBU terus meningkat. Dengan demikian, ketepatan sasaran dapat berjalan beriringan dengan pelayanan yang baik kepada konsumen,” jelas Kitty.
Pengawasan penyaluran BBM subsidi di Sumatera Barat juga diperkuat melalui koordinasi dengan Polda Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
