KOTABARU — Nelayan di Kabupaten Kotabaru mendapat toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir Desember 2026 meski dokumen kapal mereka masih dalam proses pengurusan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kotabaru, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Suwanti di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat membahas keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang berdampak pada aktivitas nelayan. Persoalan tersebut disampaikan Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Menurut Usman, proses pengurusan dokumen kapal telah berlangsung selama beberapa bulan. Akibatnya, sebagian nelayan mengalami penundaan aktivitas melaut dan harus menanggung tambahan biaya operasional.
Ia meminta kepastian waktu penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait.
Menanggapi keluhan tersebut, Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal menjelaskan, kendala penerbitan dokumen berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin mengatakan, pemerintah daerah memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih mengurus dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Zaenal.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD juga menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap ekonomi masyarakat pesisir. Persoalan itu tidak hanya menyangkut pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang bergantung pada penghasilan dari kegiatan melaut.
Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat, serta meminta nelayan melengkapi dokumen perikanan.
Dinas Perikanan Kotabaru juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero.
