Kotabaru

Kantor Pertanahan Kotabaru Matangkan Pelaksanaan Redistribusi Tanah 2026

×

Kantor Pertanahan Kotabaru Matangkan Pelaksanaan Redistribusi Tanah 2026

Sebarkan artikel ini

KOTABARU – Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Koordinasi Teknis Redistribusi Tanah Tahun 2026, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pelaksanaan program, evaluasi pekerjaan, serta kendala yang dihadapi petugas di lapangan.

Pembahasan mencakup kesiapan teknis, penyamaan persepsi antarpetugas, perkembangan pelaksanaan kegiatan, hingga langkah penyelesaian terhadap berbagai hambatan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Hadi Syaputra, mengatakan program redistribusi tanah bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Redistribusi Tanah ini bukan sekadar program bagi-bagi sertifikat. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memberikan keadilan agraria kepada masyarakat Kotabaru,” kata Hadi.

Ia mengatakan masih ada masyarakat yang telah lama menggarap tanah untuk pertanian, perkebunan, maupun tempat tinggal, tetapi belum memiliki kepastian hukum atas tanah tersebut.

“Kami tidak ingin ada lagi warga Kotabaru yang sudah puluhan tahun menggarap tanah, tapi tidak punya kepastian hukum. Tanahnya digarap, rumahnya dibangun, kebunnya dirawat, tapi secara hukum belum atas nama mereka. Itu yang ingin kami selesaikan,” ujarnya.

Hadi meminta seluruh jajaran memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tepat waktu.

“Melalui rapat koordinasi teknis ini, kami pastikan semua tahapan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kami tidak mau program ini salah orang, apalagi mandek di tengah jalan,” katanya.

Ia juga meminta petugas memberikan pelayanan secara cepat dan transparan serta tidak melakukan pungutan liar. Warga yang memenuhi persyaratan tetapi belum masuk dalam pendataan diminta segera dilaporkan.

“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran, bekerjalah dengan hati. Layani masyarakat dengan cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar. Jika ada warga yang berhak tapi belum terdata, segera laporkan. Jangan sampai warga yang berhak justru tertinggal,” kata Hadi.

Baca Juga  DPRD Kotabaru Desak Penertiban Kapal Cantrang di Perairan Kepulauan

Program redistribusi tanah merupakan bagian dari kebijakan reforma agraria untuk pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *