Tanah Bumbu

Kendaraan Tambang di Satui Masih Bawa Lumpur ke Jalan, Denda Rp50 Juta Mengancam

×

Kendaraan Tambang di Satui Masih Bawa Lumpur ke Jalan, Denda Rp50 Juta Mengancam

Sebarkan artikel ini

TANAH BUMBU – Kendaraan operasional tambang batu bara di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, masih ditemukan membawa lumpur saat melintas di jalan umum. Padahal, aturan mengenai larangan mengotori jalan sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2015.

Anggota DPRD Tanah Bumbu, Masripay, mengatakan kendaraan yang dimaksud bukan hanya bus angkutan karyawan, tetapi juga mobil operasional jenis LV (Light Vehicle) milik perusahaan tambang.

Saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/11/2026), Masripay membandingkan kondisi di Satui dengan Kecamatan Angsana. Menurutnya, sejumlah perusahaan tambang di Angsana sudah membangun tempat pencucian kendaraan sebagai tindak lanjut imbauan DPRD.

Dengan fasilitas tersebut, kendaraan dari kawasan tambang dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki jalan umum.

“Kalau di Angsana, sejumlah perusahaan sudah melaksanakan dengan membangun tempat pencucian. Jadi, mobil dari tambang dicuci sebelum masuk jalan umum. Sementara di Satui, sampai sekarang faktanya masih belum diindahkan,” kata Masripay.

 

Dia mengatakan, DPRD sebelumnya sudah beberapa kali mengundang perusahaan untuk membahas persoalan lumpur dan debu yang terbawa kendaraan ke jalan raya. Dalam pertemuan itu, perusahaan diminta memastikan seluruh kendaraan dalam kondisi bersih sebelum melintas.

Namun, kesepakatan tersebut belum berjalan sesuai harapan. Bus karyawan maupun kendaraan operasional tambang masih ditemukan melintas dengan kondisi kotor.

Masripay mengingatkan, persoalan itu sebenarnya sudah diatur dalam Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 34 ayat (4) melarang setiap kendaraan yang melintas di jalan daerah mengotori jalan dan mencemari lingkungan hingga mengganggu keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan keamanan lalu lintas.

Sanksinya tercantum dalam Pasal 42 ayat (1), yakni pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta bagi pelanggar ketentuan Perda tersebut.

Baca Juga  Bupati Tanah Bumbu Beri Perhatian pada Korban Kecelakaan Maut di Batulicin

“Aturannya sudah ada. Jangan sampai jalan raya diperlakukan seperti jalan hauling. Kendaraan yang masuk ke jalan umum harus dalam keadaan bersih,” tegasnya.

Masripay mengatakan, dampak lumpur dan debu tersebut dirasakan langsung masyarakat. Ketika hujan, jalan menjadi berlumpur seperti jalur hauling. Saat cuaca panas, debu mengganggu warga, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah.

Dia meminta pemerintah daerah dan aparat terkait tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga menindak kendaraan yang melanggar aturan.

Masripay turut meminta pemasangan papan informasi di setiap akses keluar-masuk perusahaan tambang. Papan tersebut diperlukan untuk mengingatkan pengemudi mengenai larangan mengotori jalan dan sanksi yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *