Tanah Bumbu

DPRD Tanah Bumbu Tetapkan 10 Raperda Prioritas 2027

×

DPRD Tanah Bumbu Tetapkan 10 Raperda Prioritas 2027

Sebarkan artikel ini

BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-21 di ruang sidang utama Kantor DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I H. Hasanuddin dan Wakil Ketua II H. Sya’bani Rasul. Rapat ini merupakan paripurna kedua yang digelar di tempat yang sama pada hari tersebut.

Dalam rapat itu, Plt. Sekretaris DPRD Tanah Bumbu Muhammad Jalani, S.H., M.Hum., membacakan keputusan tentang persetujuan penetapan Raperda prioritas Tahun 2027.

Sebanyak 10 Raperda masuk dalam daftar tersebut. Dua di antaranya merupakan usulan inisiatif DPRD, yakni penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta perlindungan dan pemberdayaan petani milenial.

Sementara delapan Raperda lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Raperda tersebut mencakup penyelenggaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja, pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Daftar berikutnya meliputi perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 dan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, terdapat Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Dengan demikian, 10 Raperda yang ditetapkan terdiri atas dua usulan inisiatif DPRD dan delapan usulan pemerintah daerah.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 100.3.3/12/DPRD.BP/2026. Program pembentukan perda itu menjadi pedoman dalam penyusunan Raperda prioritas Tahun 2027.

Keputusan tersebut juga mengatur bahwa DPRD bersama pemerintah daerah dapat mengubah program pembentukan perda apabila terdapat kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional, atau perintah peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Aksi Sinergitas Merah Putih Dekatkan Pelayanan Publik ke Warga Teluk Kepayang

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan program pembentukan peraturan daerah Tahun 2027 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Tanah Bumbu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *