KOTABARU – Ancaman abrasi di pesisir Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, hingga Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, tak bisa lagi dipandang sebagai persoalan pengikisan garis pantai semata. Permukiman warga, fasilitas umum, hingga sumber air bersih terancam terdampak jika kerusakan terus meluas.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi segera mengambil langkah konkret. Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada koordinasi, tetapi turun langsung memeriksa kondisi pesisir dan menetapkan titik-titik yang membutuhkan penanganan segera.
“Jangan menunggu sampai kerusakan semakin luas dan fasilitas masyarakat terdampak. Pemerintah perlu hadir, melihat kondisi di lapangan, lalu menetapkan langkah penanganan yang jelas,” ujar Bang Dhin.
Menurut dia, pemerintah perlu segera mengidentifikasi tingkat kerusakan, memetakan wilayah terdampak, serta menghitung risiko terhadap permukiman dan fasilitas umum. Hasil pemetaan itu harus menjadi dasar penentuan lokasi prioritas penanganan.
Bang Dhin juga meminta pemerintah kabupaten dan provinsi melibatkan instansi teknis untuk menyusun rencana perlindungan pantai. Metode penanganan, menurut dia, tidak boleh ditentukan secara seragam karena setiap kawasan memiliki kondisi pesisir dan kebutuhan yang berbeda.
Pemecah gelombang maupun konstruksi pelindung pantai seperti kaki gajah dapat dipertimbangkan, tetapi penerapannya harus mengacu pada kajian teknis. Perencanaan juga perlu memperhitungkan risiko pergeseran dampak abrasi ke kawasan pesisir lain.
“Penanganannya harus direncanakan dengan baik, memperhatikan kondisi pesisir dan kebutuhan warga. Jangan hanya bersifat sementara; perlu ada rencana perlindungan pantai yang berkelanjutan,” katanya.
Bang Dhin meminta aspirasi masyarakat di Pulau Sembilan, Karayaan, Karasian, dan Tanjung Seloka segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan.
