JAKARTA — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Konfirmasi itu disampaikan Budi saat dimintai keterangan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Betul,” kata Budi singkat.
Kabar tersebut muncul di tengah bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran di DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyatakan usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan HMP. Mereka berasal dari Fraksi PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Prasetyo juga menyebut Prabowo memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut. Gibran, kata dia, meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
