JAKARTA — Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan transportasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan di lapangan, pemantauan kepatuhan operator, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Kebijakan tersebut mencakup sektor transportasi darat, laut, dan penyeberangan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, termasuk di tingkat manajemen perusahaan.
“Satu nyawa terlalu banyak untuk menjadi korban, apabila kita tidak memperhatikan atau mempedulikan soal keselamatan,” ujar Dudy dalam keterangannya di Jakarta.
Kemenhub juga tengah menyiapkan aturan mengenai asesmen bagi pengelola perusahaan transportasi, termasuk direksi dan komisaris. Ketentuan tersebut disiapkan untuk memastikan pihak yang mengambil keputusan dan menjalankan perusahaan memahami aspek keselamatan serta tanggung jawab terhadap pengguna layanan.
Dudy mengatakan pendekatan tersebut diperlukan karena keputusan di tingkat perusahaan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi publik.
“Kita ingin memastikan bahwa penyelenggara atau perusahaan itu memahami, serta mengerti aspek keselamatan,” katanya.
Di sektor angkutan laut dan penyeberangan, Kemenhub memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang akan diangkut menggunakan kapal. Operator seperti PT PELNI dan PT ASDP Indonesia Ferry serta pengelola pelabuhan, termasuk PT Pelindo, diminta memperkuat pengawasan sesuai kewenangannya.
Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan penertiban kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih atau over dimension over loading (ODOL).
“Penertiban kendaraan ODOL ini semata-mata untuk keselamatan. Kita ingin memastikan seluruh kegiatan transportasi berjalan sesuai standar keselamatan,” pungkas Dudy.
