BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, Forkopimda, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta sepakat membentuk Forum Rektor dan Crisis Center untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla dan bencana di Kalimantan Selatan.
Kesepakatan tersebut muncul dalam pertemuan koordinasi yang digelar di Banjarmasin, Senin (26/10/2026). Selain karhutla, pertemuan membahas kesiapsiagaan menghadapi banjir, gangguan kamtibmas, serta persoalan ketenagakerjaan.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan Forum Rektor dan Crisis Center dibentuk untuk menyatukan komunikasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk penyampaian informasi mengenai langkah penanganan bencana.
“Hari ini kami memfasilitasi pertemuan antara Forkopimda dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kita sepakat membentuk semacam Forum Rektor dan Crisis Center agar informasi dan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan dapat tersampaikan dengan jelas. Perguruan tinggi nantinya dapat menyebarluaskan informasi ini kepada para dosen dan mahasiswa,” ujar Muhidin.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diperlukan dalam penanganan bencana, khususnya melalui masukan berbasis penelitian.
Menurutnya, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, UPTD, dan relawan masih melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
“Saat ini Pemprov, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, UPTD, hingga para relawan terus bekerja keras memadamkan api dan melakukan berbagai inovasi penanganan di lapangan. Masukan dari perguruan tinggi, seperti rencana restorasi lahan gambut dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sangat berharga untuk penanganan dan pencegahan jangka panjang di Kalimantan Selatan,” kata Kapolda.
Pertemuan tersebut juga membahas persoalan ketenagakerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja di sektor pertambangan. Muhidin mengatakan kendala pasokan BBM dan dokumen RKAB sempat menyebabkan operasional sejumlah kegiatan pertambangan terhenti dan pekerja dirumahkan.
Menurut Muhidin, setelah RKAB diterbitkan, sektor pertambangan diharapkan kembali beroperasi.
Perwakilan perguruan tinggi menyatakan kesiapan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam membantu penanganan bencana.
“Perguruan tinggi tidak akan tinggal diam dan selalu siap membersamai pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat. Melalui Forum Rektor ini, peran Tri Dharma akan kita optimalkan secara lebih masif dan terstruktur, baik dalam hal penelitian penanganan bencana maupun aksi pengabdian di lapangan,” ungkapnya.
