KUALA KAPUAS – Sebagai garda terdepan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas mengambil peran krusial sebagai leading sector atau motor penggerak utama, khususnya dalam penyiapan infrastruktur dasar pada program strategis cetak sawah 2026.
Tantangan besar dalam mengubah lahan rawa pasang surut menjadi kawasan pertanian produktif di wilayah Kabupaten Kapuas dengan luasan program ribuan hektar yang tersebar pada 10 kecamatan dan 39 desa kelurahan.
Menyadari hal itu, Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, terus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hargatin, menegaskan bahwa sinergi antar-instansi adalah kunci utama agar lahan yang telah dicetak tidak berujung menjadi lahan tidur kembali.
Ia menjelaskan, penyelesaian infrastruktur dasar mulai dari land clearing (pembersihan lahan), pembuatan tanggul, hingga membangun sistem manajemen tata air, hanyalah langkah awal dari rantai panjang program ketahanan pangan ini.
Diungkapkannya, sosialisasi dan koordinasi lintas sektor sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan dari program yang memproyeksikan Kabupaten Kapuas menjadi lumbung padi utama di Kalimantan Tengah, sekaligus pilar penyangga ketahanan pangan ini.
“Tugas kami adalah menyiapkan panggungnya, membuka lahan, menata sirkulasi air, dan membangun akses jalannya. Tetapi agar panggung ini menghasilkan panen, kami memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pertanian, TNI, pemerintah desa, hingga para petani itu sendiri,” kata Hargatin saat diwawancarai awak media ini dikantornya, Kamis (16/7/2026) pagi.
Adapun unsur lintas sektor yang dimaksud diantaranya, Dinas Pertanian untuk urusan agronomi bersama para penyuluh pertanian, para camat, lurah, kepala desa, TNI-Polri, Kejaksaan sebagai pendampingan hukum, hingga para tokoh adat seperti damang dan mantir.
Dijelaskannya lebih lanjut, setelah Dinas PUPR nantinya menyelesaikan infrastruktur dasar, tongkat estafet langsung diserahkan kepada Dinas Pertanian yang berperan menyiapkan benih varietas unggul, pupuk, dan pendampingan agronomi bagi kelompok tani.
“Setelah infrastruktur dasar selesai di luasan 10 hektar, langsung kami serahkan ke Dinas Pertanian, agar program terus berlanjut. Kami yakin, sinergi ini akan membuat petani jauh lebih percaya diri,” tegasnya.
Di sisi lain, keterlibatan personel TNI-Polri juga menjadi pilar penting. Hal itu terbukti efektif dalam mempercepat pengerjaan fisik sekaligus memberikan rasa aman dan semangat gotong royong bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, pemerintah desa turut dilibatkan secara aktif untuk memastikan validitas data lahan dan menjamin program ini tepat sasaran bagi petani lokal.
Untuk diketahui, baru-baru ini Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program cetak sawah tahun 2026.
Didampingi perwakilan dari Kementerian Pertanian RI dan Balai Pertanian, KPK RI melaksanakan Monev di lokasi cetak sawah Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Selat.
“Kami berharap program cetak sawah tahun 2026 di Kabupaten Kapuas dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dokumen S.I.D, ” pungkas Hargatin.
