PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (5/5/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Tanah Laut itu juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Iwan Persada, unsur Forkopimda, serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Laut.
Selain membahas pengendalian inflasi, pemerintah pusat turut mendorong kesiapan daerah menghadapi Sensus Ekonomi 2026 guna menyediakan data pembangunan yang lebih akurat. Sosialisasi jaminan produk halal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan daya saing produk lokal.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pemerintah daerah harus aktif memantau kondisi harga di lapangan, bukan hanya mengikuti rapat koordinasi.
“Jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun ke pasar, cek harga, dan lakukan langkah konkret pengendalian inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan inflasi Indonesia pada April 2026 secara tahunan mencapai 2,48 persen.
Meski masih dalam kategori aman, pemerintah daerah diminta tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
