Banjarbaru — Program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel Muhammad Farhanie menyampaikan, hingga awal Oktober 2025, sudah ada tiga sekolah rakyat rintisan yang berjalan dan menjadi tonggak awal perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Tiga sekolah rakyat rintisan itu berada di BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini menjadi percontohan yang nantinya akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” ujar Farhanie di Banjarbaru, Minggu (5/10/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional pemerintah pusat yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan masyarakat prasejahtera. Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah arahan Gubernur, yang mendorong setiap kabupaten/kota segera menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen.
“Alhamdulillah, seluruh kabupaten/kota sudah menyampaikan usulan lokasi. Sekarang tinggal menunggu verifikasi dari Kementerian PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Farhanie menambahkan, sambil menunggu pembangunan permanen, sekolah rakyat rintisan tetap dijalankan agar masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya.
“Kemensos juga mendorong agar kalau lahannya sudah siap, pembangunan sekolah permanen bisa langsung dimulai,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran sekolah rakyat menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil.
“Kalau sekolah rakyat ini berjalan optimal, maka bukan hanya masalah pendidikan yang terbantu, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Selatan ke depan,” ungkap Farhanie.
Dinsos Kalsel optimistis bahwa pada tahun ajaran 2026 mendatang, sekolah rakyat akan beroperasi lebih luas, tidak hanya sebatas rintisan.
“Target kami, setiap kabupaten/kota memiliki sekolah rakyat sendiri. Dengan begitu, akses pendidikan bisa semakin merata dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
