BATULICIN – Ketersediaan armada dan posko pemadam kebakaran (Damkar) kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama jajaran Satpol PP dan Damkar, Jumat (3/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Makhruri, didampingi sejumlah anggota dewan. Pertemuan ini menindaklanjuti kasus kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu beberapa waktu lalu, yang penanganannya dinilai lambat karena jarak posko Damkar cukup jauh dari lokasi kejadian.
Mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, Kabid Damkar Siti Aisyah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kusan Hulu hingga kini memang belum memiliki posko Damkar.
“Kami sudah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun baru dua kecamatan yang menyetujui, yakni Teluk Kepayang dan Kuranji. Tahun 2025 melalui perubahan anggaran, dua posko baru akan dibangun di sana,” ujar Siti.
Ia menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko, yaitu Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Untuk Kusan Hulu, keputusan hibah tanah masih menunggu musyawarah desa, sedangkan Karang Bintang sudah bersedia, tetapi pembangunan akan diprioritaskan lebih dulu untuk daerah yang jauh dari pusat kota.
Saat ini, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan total 166 personel. Sebanyak 30 personel ditempatkan di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lain rata-rata memiliki 11 hingga 29 orang.
Dalam rapat, anggota DPRD Harmanudin menegaskan pentingnya pemerataan armada. “Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Makhruri mendorong solusi jangka pendek. Ia menilai unit Damkar sementara perlu segera ditempatkan di Kusan Hulu. Selain itu, relawan atau masyarakat setempat juga bisa dilibatkan dengan pelatihan dasar agar penanganan darurat lebih cepat.
Sebagai kesimpulan rapat, DPRD bersama Satpol PP-Damkar menyepakati bahwa unit Damkar sementara akan digeser ke Kusan Hulu. Pembangunan posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji akan segera direalisasikan melalui perubahan APBD 2025. Selain itu, distribusi personel akan dimaksimalkan sambil menunggu penyelesaian hibah tanah di kecamatan lain.
RDP ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius menanggapi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya posko baru dan penguatan personel, diharapkan respons penanganan kebakaran di Tanah Bumbu akan lebih cepat dan merata.
