Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah terkait penyesuaian dana transfer pusat tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Auditorium Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (2/10/2025), dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel H Muhidin.
FGD ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk membahas langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Fokusnya adalah memperkuat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan agar kepala daerah lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Ia meminta pengurangan kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas atau hibah, dan mengutamakan program prioritas.
“Kita harus fokus pada kegiatan strategis. Jika melaksanakan program multiyears, pastikan administrasi sesuai aturan dan koordinasi dengan DPRD atau kementerian terkait,” ujarnya.
Muhidin juga menyinggung adanya penurunan signifikan dana transfer pusat berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025. Total pendapatan daerah Kalsel yang semula diproyeksikan Rp 9,42 triliun turun menjadi Rp 7,42 triliun.
Penurunan tersebut berdampak besar ke seluruh kabupaten/kota, termasuk Kotabaru yang mengalami pengurangan Rp 692 miliar atau turun 28,41%, dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 1,7 triliun.
Sekda Kotabaru H Eka Sapruddin, AP, yang hadir mewakili bupati, menyampaikan pemerintah daerah akan menyesuaikan strategi fiskal.
“Ada dua metode: menekan belanja dan meningkatkan pendapatan. Belanja pasti kita sesuaikan dengan pendapatan, tapi peluang menambah PAD juga akan diupayakan,” katanya.
Eka menambahkan, Pemkab Kotabaru akan mempertahankan program yang strategis serta ikut menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat bersama provinsi agar tidak terjadi pemangkasan lebih lanjut di tahun mendatang.
