Batulicin, Bacakabar – DPRD Tanah Bumbu meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memperbaiki jalan nasional KM 171 di Kecamatan Satui yang longsor dan mengganggu aktivitas warga.
“Kami sudah sampaikan langsung ke Dirjen Bina Marga agar pemerintah pusat segera bertindak. Masyarakat Satui terlalu lama menanggung dampaknya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, Kamis (15/5/2025), di Batulicin.
Andi mengatakan kementerian menyerahkan persoalan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk investigasi. Menurutnya, KPK masih menyelidiki apakah longsor terjadi karena faktor alam atau akibat aktivitas tambang di sekitar lokasi.
“Kalau hasilnya murni bencana alam, kementerian harus segera siapkan skema dan anggaran perbaikan. Jangan menunggu lama,” tegasnya.
DPRD Tanah Bumbu juga belum menerima kejelasan apakah perbaikan akan dilakukan dengan membangun jembatan layang atau sekadar menguruk kembali jalur yang amblas. Namun, Andi menegaskan pihaknya tidak menunggu kepastian tersebut untuk bertindak.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan dana Rp 5 miliar untuk membangun jalan alternatif, guna memastikan aktivitas warga tetap berjalan normal.
“Ini bukan soal wewenang, tapi soal kepedulian. Masyarakat butuh akses jalan yang aman. Pemerintah daerah bertindak karena pusat lambat merespons,” ucap Andi.
Menurut Andi, status jalan tersebut memang milik pemerintah pusat, karena termasuk jalur nasional. Namun, ia menegaskan tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab ketika keselamatan warga dipertaruhkan.
