BANJARBARU – Bank Kalsel menyiapkan berbagai strategi untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 triliun sebagaimana diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, saat ini modal inti Bank Kalsel berada di kisaran Rp3,9 triliun. Dengan demikian, masih dibutuhkan tambahan modal sekitar Rp2,2 triliun untuk memenuhi ketentuan tersebut.
“Sekarang sekitar Rp3,9 triliun. Jadi kalau tetap menjadi bank seperti kondisi saat ini, kami setidaknya harus menambah modal lagi sekitar Rp2,2 triliun,” ujarnya saat peletakan batu pertama Gedung Kantor Bank Kalsel Cabang Banjarbaru.
Fachrudin mengatakan, pemenuhan kebutuhan modal menjadi tantangan di tengah kondisi keuangan daerah. Karena itu, Bank Kalsel tidak hanya mengandalkan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Sebagai alternatif, Bank Kalsel menyiapkan sejumlah skema penguatan permodalan, di antaranya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga hingga membuka peluang melakukan Initial Public Offering (IPO).
Selain penguatan modal, Bank Kalsel juga mempersiapkan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Fachrudin, aset Unit Usaha Syariah Bank Kalsel saat ini telah mencapai sekitar Rp3,6 triliun.
“PR yang kedua terkait dengan syariah. Syariah ini diwajibkan untuk berpisah. Saat ini syariah masih di bawah Bank Kalsel, asetnya sudah mencapai sekitar Rp3,6 triliun,” katanya.
Ia mengatakan proses spin-off akan dipersiapkan agar tidak mengganggu operasional maupun pelayanan kepada nasabah. Di sisi lain, Bank Kalsel tetap melanjutkan pengembangan layanan syariah.
Fachrudin menambahkan, pengembangan bisnis syariah dilakukan sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat ekonomi syariah. Tahun ini, Bank Kalsel menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan memiliki kantor cabang syariah.
